kotabontang.net - Posisi Awang Faroek Ishak cukup strategis dalam dualisme kepengurusan Partai Golkar saat ini, khususnya di Kaltim. Sebagai ketua Dewan Penasihat DPD I Golkar Kaltim, “restu” Faroek amat menentukan pengurus versi mana yang bakal eksis di Benua Etam.
Apa pandangan dia terhadap konflik beringin sekarang ini? Pria yang memasuki periode kedua menjabat gubernur Kaltim itu berpendapat Kaltim tak memiliki rekam jejak perpecahan di partai warisan Orde Baru tersebut. “Tetap satu. Siapa nanti yang disahkan pemerintah, itu yang akan diakui,” ungkap Faroek, Selasa (24/3).
Menilik kondisi terkini, sejumlah kader Golkar Kaltim yang membelot ke kubu Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol telah dipecat oleh Ketua Golkar Kaltim Mukmin Faisyal --yang berafiliasi ke kubu Aburizal “Ical” Bakrie.
Masalahnya, Senin (23/3) tadi, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) justru mengesahkan susunan kepengurusan DPP Golkar kubu Agung. Ini dipastikan berimbas ke seluruh daerah, termasuk Kaltim. Apalagi, Agung dikabarkan bakal menunjuk Adi Darma sebagai ketua karteker Golkar Kaltim. Padahal, Adi sebelumnya telah dipecat oleh Ketua Golkar Kaltim Mukmin Faisyal dari kepengurusan provinsi.
Di sini posisi Faroek cukup unik. Dia mengakui legitimasi pengurus partai yang disahkan pemerintah. Namun, di sisi lain, Partai Golkar Kaltim yang pro-Ical dipimpin Mukmin, sekondannya dalam pilgub lalu dan kini menjadi wakil gubernurnya.
Karena itu, Faroek berkilah masih menunggu hasil gugatan kubu Ical di pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN). Bahkan, terhadap SK yang diterbitkan Kemenkumham dua hari lalu, pria 66 tahun ini malah balik bertanya, “Belum ada SK tersebut. Siapa bilang?”
Sembari meminta ditunjukkan SK yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly, dia mengatakan konflik ini hanya permainan politik pihak tak bertanggung jawab yang menginginkan Golkar pecah.
Meski begitu, Faroek mempersilakan Adi Darma jika ingin sowan ke Lamin Etam. Kepada Kaltim Post sebelumnya, wali kota Bontang itu memang berjanji akan menemui Faroek dan para anggota forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) di Kaltim, setelah mengantongi SK karteker. Tujuannya,
menyampaikan keputusan resmi dari pusat, sekaligus menjalin komunikasi.
“Tentulah, sebagai dewan penasehat, saya harus dihargai, ya kan?” tutur dia.
Jadi, bakal merestui kepengurusan Golkar Kaltim pimpinan Adi Darma? Jawaban Faroek mengambang. Ia hanya mengatakan dualisme pengurus pusat tak berlaku di Kaltim. Ditanya lagi hal apa saja yang akan disampaikan saat bertemu Adi Darma, Faroek juga mengelak. “Nantilah setelah dia menghadap. Baru saya sampaikan hasil pembicaraan dan sikap saya. Itu rahasia saya,” ujarnya.
Hanya, dari Bontang sendiri, perlawanan terhadap Adi Darma cukup kuat. Pengurus DPD II setempat, yang masih mengakui kepemimpinan Mukmin di Kaltim dan Andi Harun di Bontang, mengingatkan Adi Darma agar tak serampangan mengganti pengurus daerah.
“Perlu digarisbawahi, DPD II Golkar Bontang yang sekarang berafiliasi pada Munas Riau. Karena, kepengurusan dibentuk sebelum adanya Munas Bali atau Ancol. Musyawarah Daerah Golkar Bontang pada 23 November 2014 lalu, juga dihadiri Adi Darma, Mukmin Faisyal, Neni Moerniaeni, dan Sofyan Hasdam.
Bahkan, Neni menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus. Jadi, ada aturan main yang harus dilalui,” kata Harman Thamrin, Sekretaris Golkar Bontang kemarin.
Menunjuk karteker, lanjut Harman, mesti dilihat apakah sudah habis atau belum masa kepengurusannya. Jangan ada kesan kepengurusan lama diambil-alih. “Kecuali, kalau mereka (kubu Agung, Red) punya aturan main sendiri. Kalau demikian, langsung saja bentuk kepengurusan. Tidak perlu karteker,” cetusnya.
UDIN KARTEKER KALTARA
Di provinsi belia Kalimantan Utara (Kaltara)', Golkar versi Agung juga telah melebarkan sayapnya. Udin Hilanggio, mantan Wali Kota Tarakan, menkllaim telah menerima penunjukan sebagai ketua karteker DPD I Golkar Kaltara.
Namun, dia menepis rencana merombak total kader di DPRD yang masih pro Ical. "insya Allah" akan saya rangkul semua Nanti akan ada pertemuan (konsulidasi), apakah ditarakan atau ditempat lain, juga boleh, " janji Udin. "Prinsipnya bagaimana menyelamatkan partai ini. Mengenai SK dari DPP masih tahap menunggu proses," tambah dia.(ril/gun/kpnn/zal)
