kotabontang.net - Pengamat Komunikasi Politik dari Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto mengatakan penetapan Budi sebagai tersangka ini menunjukkan Jokowi kesulitan memilih orang-orang yang bersih untuk membantunya dalam pemerintahan. Dia mengatakan sejak awal berbagai elemen masyarakat menolak Budi menjadi calon kapolri. Apalagi KPK dan PPATK tidak dilibatkan dalam prosesnya.
"Ini tamparan berat bagi presiden dan mestinya ini menjadi pembelajaran agar ke depan lebih baik dan tidak membuat standar berbeda dalam melibatkan KPK dan PPATK. Sangat disayangkan, diawal ketika anggota kabinet dipilih, masyarakat memberikan apresiasi kepada presiden tetapi soal kapolri presiden tak konsisten," katanya di Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Heri juga mendorong Jokowi aktif memberikan keterangan pada publik atas calon pilihannya. Hal ini menurutnya penting untuk menghindari penilaian liar dan negatif publik atas dirinya. Apalagi pencalonan Budi, kata Heri diduga sangat erat kaitannya dengan pengajuan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Jika presiden tidak memberikan penjelasan soal ini, maka penilaian terhadap presiden semakin negatif, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan lawan-lawan politik Jokowi yang menyatakan Jokowi tunduk pada tokoh-tokoh partai tertentu," kata Heri.
